Partai Demokrat di Tudingan Danai Demo UU CIPTAKERJA Akhirnya Angkat Bicara

Partai Demokrat( PD) angkat bicara sehubungan dengan fitnah dan hoax di media sosial. Misalnya oleh akun Twitter@digeeembok yang mencemari PD, serta Pimpinan Majelis Besar PD Susilo Bambang Yudhoyono( SBY). Akun itu menyebut aksi serta gerakan besar penolakan Undang- Undang( UU) Cipta Kerja( Ciptaker), beberapa waktu kemudian di inisiasi serta didanai PD.

“Pernyataan aksi serta gerakan besar penolakan UU Cipta Kerja 8 Oktober 2020, diinisiasi serta didanai oleh Partai Demokrat ataupun Cikeas merupakan pernyataan fitnah serta hoax, dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kalangan buruh, mahasiswa, serta elemen warga lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis PD Ossy Dermawan dalam keterangannya, Sabtu( 10/ 10/ 2020).

Ossy menegaskan apabila terdapat pihak- pihak yang melancarkan fitnah serta tuduhan tidak berdasar, maka PD hendak menempuh jalur hukum. Dijelaskan, PD memang menolak UU Ciptaker disahkan sebagaimana yang di informasikan dalam pandangan mini fraksi pada 3 Oktober 2020. Penolakan juga ditegaskan kembali saat Persidangan Paripurna pengesahan UU Ciptaker pada 5 Oktober 2020. Sikap berbeda tersebut, lanjut Ossy, ialah perihal biasa dalam demokrasi.

“ Sebagaimana partai lain pula melakukan hal yang sama di parlemen dalam konteks serta permasalahan yang berbeda. Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak cuma dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah, akademisi, LSM, serikat buruh, organisasi mahasiswa dan beberapa kepala wilayah,” ucap Ossy.

Ossy berkata sejak pekan lalu pihaknbya telah menemukan data dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa buruh serta mahasiswa. Diungkapkan, PD mengeluarkan surat no 119/ INT/ DPP. PD/ X/ 2020 yang diperuntukan untuk para pimpinan DPD serta DPC seluruh Indonesia pada 7 Oktober 2020.

Surat tersebut berisi arahan Pimpinan Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono( AHY) yang meminta seluruh kader supaya tidak melaksanakan pengerahan massa. Hal ini disebut menjadi bukti PD menaati serta mematuhi konstitusi sekaligus hukum negara. AHY juga meminta para anggota DPRD dari PD bisa menerima para pendemo di kantor DPRD masing- masing. Tujuannya supaya aspirasi warga dapat disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan aksi anarkistis.

Ossy mengatakan sebagai upaya melanjutkan perjuangan politik, pada 9 Oktober 2020, Fraksi PD( FPD) DPR menyurati pimpinan DPR. Surat no FPD. 155/ DPR. RI/ X/ 2020 Mengenai Permohonan Permintaan Dokumen Rancangan Undang- Undang( RUU) Ciptaker. Karena pasca- pengesahan RUU menjadi UU, FPD secara resmi belum mendapat dokumennya.

“ Sementara itu lazimnya, bila RUU tersebut hendak disahkan menjadi UU, tiap fraksi di DPR akan menerima dokumennya. Kenyataannya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik, namun tidak diketahui mana yang versi finalnya. Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, supaya bisa diketahui substansinya secara lengkap serta jelas, pasal per pasal,” kata Ossy.

Ossy juga menyebut, hal ini penting dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang bisa membingungkan publik sehingga memunculkan kecurigaan warga pada pemerintah.” Partai Demokrat mengajak segala elemen warga untuk menghindari hoax serta penyesatan data yang bisa mengancam stabilitas sosial, politik serta keamanan dalam negeri,” kata dia.

 

Referensi, BeritaSatu.com

Tinggalkan komentar